MAKALAH ANALISIS STATUS PERATURAN DESA SETELAH TERBIT UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN KAITANYA DENGAN TEORI STUFENBAU



ANALISIS STATUS PERATURAN DESA SETELAH TERBIT UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN KAITANYA DENGAN TEORI STUFENBAU



Nama               : Raka Widhi Nugroho
NIM                : 8111417314
Mata kuliah      : Pengantar Filsafat Hukum
Rombel            : 07
No Absen         : 15




Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Pengantar Filsafat Hukum.


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017





BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang
Tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia  sudah termuat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas UUD 1945, Tap. MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Perdes ini memang sangat rendah dan bahkan tidak jelas di dalam tata perundang-undangan kita. Lalu apakah peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa tetap merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ?
Nah, Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perdes merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
      Akan tetapi, setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hiearki peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui hal ini maka perlu dianalisis bagaimana sebenarnya kedudukan Perdes setelah terbitnya UU ini.

1.2  Rumusan masalah
a.       Bagaimanakah konsep teori stufenbau?
b.      Bagaimanakah status peraturan desa dalam teori stufenbau setelah muncul UU Nomor 12 Tahun 2011?

1.3  Tujuan penulisan
a.       Mengetahui konsep teori stufenbau
b.      Menganalisis status Peraturan Desa dalam teori stufunbau setelah mucul UU Nomor 12 Tahun 2011






BAB II
PEMBAHASAN
2.1  Konsep Teori Stufenbau
Teori stufenbau adalah salah satu teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah satu tokoh yang megembangkan teori ini adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky.[1]
 Hans Kelsen mengajukan patokan yang ia beri nama Grundnorm. Ia menyebut Grundnorm sebagai norma dasar. Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga norma dasar ini dikatakan pre-supposed.[2] Jadi posisi grundnorm ini tidak termasuk bagian dari hukum positif. Ia melampaui hukum positif atau bisa dikatakan diatas konstitusi.
Kemudian suatu peraturan, dalam teori Kelsen sejak dimulai kelahiran “hipotesi perdana” yang disebut grundnorm maka proses selanjutnya adalah konkretisasi setapak demi setapak, mulai dari norma dasar itu dan penerapannya terhadap situasi tertentu. Proses ini melahirkan stufentheorie, yaitu melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, mulai dari norma umum sampai kepada yang paling konkret. Proses ini dilakukan melalui sekian banyak tindakan individu berupa deduksi dan penerapan oleh pembuat undang-undang bahkan oleh pegawai negeri/pemerintahan. Dengan demikian keluruhan banguna  hukum tampak terdiri dari berbagai lapisan susunan, sehingga menimbulkan Stufenbau des Rechts.[3] Kemudian yang menjadi dasar hierarki tersebut adalah asas : peraturan yang kedudukannya lebih rendah daripada kedudukan suatu peraturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain tersebut.[4]
 Theo Huijbers mengemukakan bahwa teori stufenbau yang sudah umum pada zaman kini, memperlihatkan seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramidal mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan undang-undang dasar) sampai yang konkret (peraturan-peraturan yang berlaku).[5]
Sesuai dengan gambaran dia atas maka yang menjadi dasar hierarki dalam teori stufenbau adalah  peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan berpuncak pada norma dasar (grundnorm).


2.2  Status Peraturan Desa setelah muncul UU Nomor 12 Tahun 2012  dan kaitannya dengan Teori Stufenbau
Kita tahu bahwa peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramid, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar adalah abstrak dan makin ke bawah semakin beragam dan menyebar (konkret).[6] Dan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar ini maka kehidupan bernegara di Indonesia dibentuk dan didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Hukumlah yang akhirnya menjadi instrumen berjalannya kekuasaan di Indonesia secara adil dan benar.
Hal ini pun juga berlaku di pemerintahan desa, setiap tindakan pemerintah desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sah, berarti peraturan perundang-undangan itu harus ada terlebih dahulu sebelum tindakan administrasi dilakukan oleh pemerintah desa.
Pada UU No. 10 Tahun 2004 peraturan desa masih menjadi bagian dari Peraturan Daerah, dengan kata lain Peraturan Desa masuk dalam hierarki perundang-undangan sebagai berikut :

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
menjelaskan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:
a.       Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
a.bersama dengan gubernur;
b.      Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
b.kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
c.       Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan
Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Jadi, kalau melihat ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 di atas, peraturan desa jelas-jelas merupakan salah satu dari pengertian Peraturan Daerah yang keberadaannya di tingkat Desa. Walaupun demikian tata cara pembuatan peraturan desanya ternyata harus diatur oleh peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.
Namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan itu terdiri atas:
a.       Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.       Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d.      Peraturan Pemerintah;
e.       Peraturan Presiden;
f.       Peraturan Daerah Provinsi; dan
g.      Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
g.
Jadi, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masuk dalam sistem hierarki, sedangkan Peraturan Desa menjadi tidak masuk dalam sistem hierarki. Baru dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 peraturan desa disebut-sebut atau tersirat diatur. Secara utuh Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut :
(1)   Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2)   Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
(2)
 Apabila kita merujuk pada teori stufenbau, norma hukum yang satu selalu berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi di atasnya, dan norma hukum yang lebih tinggi juga selalu merujuk pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma fundamental negara (staatfundamentalnorm) Republik Indonesia, yaitu Pancasila.[7] Begitu pula dengan peraturan desa yang akan diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Jadi Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dipisahkan sebagai Peraturan Daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Atau posisi peraturan desa sekarang ini menunjukkan bukan merupakan peraturan daerah lagi.  Perdes akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
     Sekarang,  peraturan desa diperintahkan oleh siapa?
UU Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014  telah mengatur muatan Peraturan Desa tentang (1) Rencana Pembangunan Jangka Menemgah Desa; (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa; (3) APBDes; (4) Pendirian BUMDes; (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa; (6) Pungutan; (7) Organisasi pemerintah desa; (8) Pengelolaan kekayaan milik desa; (9) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan desa.
Dari sini maka akan muncul pertanyaan, bagaimana jika peraturan desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
Nah, untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan yan lebih tinggi perlu dilakukan pengujian undang-undang. Baik dalam kepustakaan maupun praktek dikenal dengan adanya 2 (dua) macam; hak menguji formal dan hak menguji material.[8] Didalam  mekanisme pengujian undang-undang dikenal 3 model prngujian undang-undang, yaitu executive review, legislatif review, dan judicial review.
Terkait dengan pengujian peraturan desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi peran kepada kepala daerah setempat untuk melakukan klarifikasi.
Di sisi lain ada Mahkamah Agung yang berhak melakukan pengujian terhadap semua peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk didalamnya adalah peraturan daerah (Perda). Kewenangan demikian ini, kemudian dikenal dengan judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif.[9]
Dengan melihat pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan kewenangan dari Mahkamah Agung maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan perdes dilakukan secara 2 sisi (kombinasi). Satu sisi ada pengawasan internal (executive review) dan sisi yang lain ada pengawasan eksternal (judicial review). Dengan pola pengawasan yang seperti ini akan mencegah/mengurangi potensi kebanjiran laporan ke MA.
Juga Menurut Dr. H. Nandang Alamsah Delianoor,dalam kajian mengenai reposisi peraturan desa ia menyatakan bahwa peraturan desa merupakan salah satu contoh peraturan kebijakan dan sudah tepat tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan.
Istilah yang dipergunakan dalam merujuk eksistensi peraturan kebijakan antara lain, beleidsregel, pseudowetgeving, dan spiiegelrecht. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebasyang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Bagir Manan secara tegas mengemukakan bahwa peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena pembuat peraturan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan, meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan.  [10]

















BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Teori Stufenbau adalah salah satu teori Kelsen mengenai hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum, terkait susunan tersebut aturan yang mempunyai jenjang rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Perubahan posisi Peraturan Desa setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengubah pengakuan/eksistensi peraturan desa sebagai produk hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yang perlu diperhatikan adalah peraturan desa akan diakui keberadaanya dan mempuyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Apabila peraturan desa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terdapat 2 kewenangan yaitu kewenangan milik Kepala Daerah setempat (executive review) sesuai UU No. 6 2014 dan kewenangan Mahkamah Agung (judicial review) yang berhak menguji semua peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang termasuk didalamnya Perda dan Perdes. Dengan pola pengawasan seperti ini, maka akan mencegah/mengurangi kebanjiran laporan ke Mahkamah Agung.
Pemisahan/pengeluaran peraturan desa dari jenis peraturan perundang-undangan berdasar UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah tepat karena saya sependapat bahwa peraturan desa merupakan salah satu contoh peraturan kebijakan.

3.2 Saran
Dalam  pembentukan peraturan desa, maka pemerintah desa perlu memperhatikan bahwa peraturan yang hendak dibuat harus sesuai dengan  muatan pada UU Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan sesuai prosedur yang ditentukan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.













DAFTAR PUSTAKA


Assiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safaat. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Pers.
Suprapto, Maria Farida Indrati. 2010. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2011.  Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta:    PT Rinneka Cipta.

Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syamsuddin, Aziz. 2014. Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika.
Soemantri, Sri. 1997. Hak Uji Material di Indonesia. Bandung: Alumni.
Sulaiman, King Faisal. 2014. Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.


[1] Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), hlm. 154.
[2] Maria Farida Indrati Suprapto, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 41.
[3] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 312-313.
[4] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2011), hlm. 387.
[5] Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 44.
[6] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat Teori & Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 114.
[7] Aziz Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 30.
[8] Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 6.
[9] King Faisal Sulaiman, Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar, 2014), hlm. 14-15.
[10] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 157-169.

0 Response to "MAKALAH ANALISIS STATUS PERATURAN DESA SETELAH TERBIT UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN KAITANYA DENGAN TEORI STUFENBAU"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel