PENEGAKAN HUKUM DI DUNIA MAYA (CYBERCRIME) ANALISIS KASUS PERUSAKAN WEBSITE SBY OLEH WILDAN YANI

PENEGAKAN HUKUM DI DUNIA MAYA (CYBERCRIME) 
ANALISIS KASUS PERUSAKAN WEBSITE SBY OLEH WILDAN YANI




Disusun Oleh :

Reksi Yanuar A (8111417304)
Raka widhi N (8111417314)
Aprilianto Ivan W (8111417301)
Ghofur Nur M (8111417340)


Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum
Dosen Pengajar :
Ubaidillah Kamal, S.pd., M.h.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017



BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia tidak boleh pandang bulu dikarenakan Indonesia adalah sebagai negara hukum, hal ini ditegaskan dalam konstitusi Indonesia yakni pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilain-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Sedangkan Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu (Abdul, 2006: 2).

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan negara atas kekuasaan (machtstaat), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum  pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembanguan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.
Globalisasi secara langsung telah mendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merabak ke seluruh dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.
Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, prookasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusahaan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melali jaringan internet (cybercrime) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbanginya sehingga sulit mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus cybercrime di indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet.
Perbuatan melawan hukum cyber tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling kait mengait, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosisal atas kejahatan dan hukum. Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulanagan kejahatan, di samping instrumen-instrumen lain yang tidak kalah penting. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Disinilah sering kali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (Vacuum Rechts).


Rumusan masalah
Apakah pengertian penegakan hukum?
Apakah itu cybercrime?
Bagaimana analisis kasus SBY oleh Wildan Yani ?

Tujuan penulisan
Untuk mengetahui tentang definisi penegakan hukum.
Untuk mengetahui tentang definisi cybercrime.
Untuk menganalisis kasus perusakan website resmi SBY oleh Wildan Yani .

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum
 Menurut Prof. Jimly Asiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman  perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia
Perbincangan masalah hukum serasa tidak ada habisnya apalagi kondisi penegakan hukum di Indonesia dianggap terpuruk atau pada titik nadir. Fakta ini terlihat dalam hasil survei, berita, elektronikka, yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Terpuruknya penegakan hukum ini antara lain menunjukkan penyimpangan asas equality before the law  dan akhirnya peningkatan-peningkatan atas keluhuran fungsi hukum. Disini terlihat bahwa pemberlakuan hukum dalam masyarakat berjalan tidak baik dan diskriminatif. Dalam kasus ini terjadi penyimpangan stratifikasi, cultural, dan sebagainya. Pemberlakuan hukum dalam law in action tidak sama dengan law in the book, das sein menyimpang dari das sollen serta hal yang tidak ideal lainnya (Bambang Waluyo, 2016: 262).

2.2 Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)
a. Pengertian Cyber Crime
Cybercrime merupakan jenis kejahatan baru yang lahir karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan tersebut ada yang merupakan bentuuk lanjutan dari kejahatan konvensional, karena unsur kejahatannya sama dengan kejahatan konvensional, namun alat yang digunakan berbeda, yaitu peralatan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, ada juga bentuk cybercrime yang benar-benar merupakan kejahatan baru karena alat yang digunakan berkategori baru, dan sasarannyapun juga berkategori baru, misalnya penyebaran virus melalui jaringan terkoneksi yang merusak data elektronik milik pihak lain secara tidak sah (Widodo, 2011: 50).
Berdasarkan pada fakta yang terus berkembang, maka pelaku kejahatan pun mempunyai karakteristik baru. Ciri- ciri pelaku kejahatan tersebut adalah: Pelaku rata-rata berumur setengah baya, yaitu duapuluh lima tahun,dengan rentangan delapan delapan belas sampai empat puluh enam tahun. Orang tersebut sangat terlatih dan sering juga terlalu banyak latihan dalam pekerjaan yang mereka tekuni sehingga, mereka mungkin bosan terhadap pekerjaan rutin yang kemudian melakukan kejahatan sebagai pelepasan kepenatan sekaligus penyaluran potensi dalam bidang komputer (Widodo, 2011: 51).
b.  Pengaturan Hukum Dalam Dunia Maya ( Cyber Crime)
1. Indonesia
Pengaturan hukum dalam tindak pidana di bidang teknologi informasi diatur dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik. Dalam UU ini dimuat ketentuan tentang unsur-unsur tindak pidana di bidang ITE, antara lain pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, serta Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008 (Aziz, 2014: 123).
2. Internasional
Dalam dunia Internasional, satu-satunya instrumen yang mengatur tentang cybercrime adalah Convention on Cybercrime  yang ditandatangani oleh 38 Negara (34 Negara anggota dewan Eropa, dan 4 negara bukan dewan eropa) di Budapest, Hunggaria pada 23 November 2001. Saat ini konvensi tersebur sudah berlaku, karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam konvensi. Convention on Cybercrime  tidak mengatur secara detail tentang sanksi-sanksi yang dapat diancamkan kepada pelaku cybercrime. Jenis sanksi yang dapat diancamkan diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang melakukan ratifikasi atau aksesi terhadap perjanjian tersebut. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap manusia yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 adalah sanksi yang efektif, prporsional, dan dapat mendidik, termasuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara). Sedangkan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan adalah sanksi yang efektif dan proporasional sanksi pidana maupun nonpidana atau tindakan, termasuk sanksi yang berhubungan dengan keuangan (Widodo, 2014: 84-85).



BAB 3
ANALISIS KASUS

3.1 Analisis Kasus perusakan website resmi SBY oleh Wildan Yani
A.  Analisa Data
a. Cyber Crime
Cybercrime atau kejahatan internet dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan dampak negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Pada jaringan komputer seperti internet,  masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau cybercrime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi.

b. Website Pemerintah
Sebuah situs web sendiri adalah sebutan bagi sekelompok halaman web yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain atau subdomain di World Wide Web (WWW) Internet. WWW terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Halaman-halaman sebuah situs web diakses dari sebuah URL yang menjadi "akar" (root), yang disebuthomepage (beranda/halaman muka), dan biasanya disimpan dalam server yang sama. Tidak semua situs web dapat diakses dengan gratis.  Beberapa situs web memerlukan pembayaran agar dapat menjadi pelanggan, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi,  situs-situs berita, layanan surat elektronik (e-mail), dan lain-lain.
Oleh karena itu, situs pemerintah adalah sekelompok halaman web milik pemerintah, yang merupakan bagian dari suatu nama domain atau subdomain di World Wide Web di Internet.
B. Kronologis perbuatan Wildan menurut surat dakwaan dan fakta persidangan
1. Wildan masuk ke laman http://www.techscape.com dengan IP address 202.155.61.121 setelah menemukan celah keamanan. Kemudian ia memasuki server yang dikelola Techscape dan memasuki aplikasi WHM Complete Solution (WHMCS) pada direktori my.techscape.com. Ia dapat leluasa memasuki serverhttp://www.techscape.com dengan mengubah my.techscape.com/feeds menjadimy.techscape.com/feeds/domain.php. Sebelumnya pada November 2012, Wildan mengakseshttp://www.jatirejanetwork.com
2.    8 Januari 2013 ia mengakses http://www.enom.com, page dari domain registrar www.techscape.com,melakukan log in ke akun techscape di domain registrar eNom.Inc yang di Amerika Serikat. Berkat log in ke akun techscape inilah ia mengetahui DNS website lawas presiden SBY.
3.     Untuk memasuki beberapa website tersebut, Wildan menggunakan software WHCMS Killer serta WSO webshell.
4. Pada halaman informasi DNS website lawas presiden SBY tersebut ia mengubah Sahi7879.earth.orderbox-dns.com,Sahi7876.mars.orderbox-dns.com, Sahi7879.venus.orderbox-dns.com, dan Sahi7876.mercuri.orderbox-dns.com menjadi id1.jatirejanetwork.com dan id2.jatirejanetwork.com menggunakan akun jatirejanetwork yang sebelumnya ia telah masuki.
5.    Pengubahan DNS tersebut terjadi pada jam 22.45 WIB, dengan menggunakan akun jatirejanetwork, dan menempatkan sebuah file HTML Jember Hacker Team. Sehingga ketika pengguna mengakses http://www.presidensby.info yang terakses adalah tampilan file HTML Jember Hacker Team.
\
C.  Bentuk Kejahatan
Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi dua jenis,  yaitu Kejahatan Dengan Motif Intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi.  Kejahatan Dengan Motif Politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi cybercrime menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses,  pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan.
Perusakan situs (website)  resmi  suatu  instansi  pemerintah  telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,  menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”
Pasal di atas menegaskan bahwa bilamana seseorang dengan sengaja mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,  menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai situs, merupakan salah satu perbuatan yang dilarang karena telah melanggar isi pasal tersebut.
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah :
1.      Unsur Objektif
Setiap orang, dimana manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.
2.      Unsur Subjektif
Melawan hukum/ menambah/ merusak, dimana dalam undangundang diatur bahwa pada perbuatan tersebut seseorang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.
        Berdasarkan kedua unsur di atas, maka setiap orang yang mengalami kerusakan suatu Informasi Elektronik yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melawan hukum atau tanpa hak, dapat menggunakan pasal ini untuk menjerat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melawan hukum tersebut.
Pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dapat dipidana.
Uraian di atas menegaskan bahwa bilamana seseorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum/ menambah/ merusak suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Sebab Timbulnya Kejahatan Cyber Crime
Cyber Crime dapat terjadi karena beberapa faktor anatara lain :
1.      Faktor internal
Maksudnya yaitu suatu kejahatan dapat terjadi karena suatu alasan yang timbul dari diri sendiri dari korban kejahatan itu sendiri.
2.      Faktor eksternal
Yaitu sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan itu karena pihak luar atau orang lain.
Dalam hal kasus kejahatan cyber yang menimpa website SBY tersebut, dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal karena berdasarkan fakta fakta yang telah terungkap bahwa sang peretas (Wildan Yani ) meretas situs presiden SBY dia lakukan dengan alasan “Cuma iseng”.
Akibat yang ditimbulkan tidak terlalu besar kerusakannya karena cara peretasannya tidak dilakukan dengan merusak situs korban, melainkan dilakukan dengan cara membelokkan DNS servernya.
E.  Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis ini menggunakan metode pendekatan Sosiogenik yang artinya kita melihat sebuah kejahatan yang disebabkan karena adanya struktur dan proses sosial masyarakat. Dimana dalam kasus yang dilakukan ileh Wildan  ini disebabkan karena adanya dorongan dari daerah lingkungan pergaulan sekitar dari si pelaku kejahatan itu sendiri.
Misalnya adanya persaingan antara pelaku dengan teman temannya sesama pengguna internet yang memiliki keahlian tertentu, dan adanya rasa keingintahuan yang besar, atau bisa juga karena ingin terkenal. Sehingga si pelaku menganggap bahwa ini merupakan sarana untuk menunjukkan kemampuan dan keahliannya kepada orang lain.



BAB 4
KESIMPULAN

4.1 Simpulan :
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Cybercrime merupakan jenis kejahatan baru yang lahir karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan tersebut ada yang merupakan bentuuk lanjutan dari kejahatan konvensional, karena unsur kejahatannya sama dengan kejahatan konvensional, namun alat yang digunakan berbeda, yaitu peralatan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam kasus ini Wildan dinyatakan bersalah karena meretas situs SBY walau hanya dengan merubah tampilan web dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.
Dari segi jenis cybercrime kasus ini merupakan unauthorized access karena Wildan menyusup ke situs SBY tanpa izin, dari segi motif cybercrime sebagai tindakan kejahatan “abu-abu” karena Wildan melakukan pembobolan tanpa merusak atau mencuri data dalam situs SBY.
Akibat yang ditimbulkan dalam kasus ini, antara lain: masyarakat tidak dapat mengakses informasi dari situs tersebut, dapat juga menimbulkan reaksi parahacker untuk mencoba meretas situs-situs pemerintah lainnya yang akan merugikan pemerintahan.

Saran
Kepada pemerintah supaya lebih tegas lagi menangani kasus-kasus cybercrime dan lebih memperkuat sistem kemanan situs-situs negara.
Kepada para pakar IT, supaya dalam membuat program pengamanan data lebih optimal lagi sehingga kasus-kasus kejahatan dunia maya dapat di minimalkan.
Kepada teman-teman supaya janganlah menggunakan ilmu yang kita miliki untuk melakukan kejahatan di internet.





DAFTAR PUSTAKA


Buku:
Manan, Abdul. 2006.  Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana.
Syamsuddin, Aziz. 2014. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
Widodo. 2011. Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
______.2014. Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Waluyo, Bambang. 2016. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet :
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 29 November 2017 pukul 21:40
http://liliknurhayati.blogspot.co.id/2014/10/makalah-eptik.html?m=1 , diakses pada 29 November 2017 pukul 21:50
https://samardi.wordpress.com/2013/06/10/soal-menerawang-kasus-wildan/ , diakses pada 29 November 2017 pukul 22.00

0 Response to "PENEGAKAN HUKUM DI DUNIA MAYA (CYBERCRIME) ANALISIS KASUS PERUSAKAN WEBSITE SBY OLEH WILDAN YANI"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel