POTENSI EDUWISATA KAWASAN KONSERVASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DENGAN MENERAPKAN INOVASI INSTITUSI DI DAERAH PENYANGGA

Nama : Raka Widhi Nugroho
NIM : 8111417314
Rombel   : 8
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia


POTENSI EDUWISATA KAWASAN KONSERVASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DENGAN MENERAPKAN INOVASI INSTITUSI DI DAERAH PENYANGGA


  Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dan beragam. Indonesia meski arealnya hanya mencakup 1,3% dari seluruh luas permukaan bumi, namun kekayaan jenis makhluk hidupnya mencapai 17% dari seluruh total jenis yang ada di dunia. Keanekaragaman spesies tercatat ada algae 1.077 spesies, tumbuhan berspora (seperti Kriptogam) yaitu berupa jamur 86.000 spesies, lumut 1.129 spesies, paku-pakuan 1.248 spesies. Sedangkan jumlah tumbuhan berbiji angiospermae ada 30.000 – 40.000 spesies (15.5% dari total jumlah flora di dunia) dan gymnospermae sebanyak 120 spesies atau 12% dari total dunia (Puji Hardiati, dkk. 2016: 142).
 Besarnya potensi keanekaragaman hayati ini tentunya sangat bermanfaat bagi modal dasar pembangunan bangsa baik dari sisi ekonomi, ketersediaan pangan, ketersediaan sandangpapan, ketersediaan sumber tanaman obat, sarana terjaganya nilai-nilai budaya, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan apabila dapat dikelola dengan baik.
Bila berbicara persoalan pengelolaan kawasan konservasi pada dasarnya adalah membicarakan pengawetan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa) serta ekosistemnya.
Menariknya  kawasan konservasi pada umumnya keberadaannya lekat dengan keberadaan masyarakat-masyarakat adat/lokal yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, sehingga setidaknya mereka turut mampu menjaga kawasan itu.
Dengan segala potensi yang dimiliki mulai dari keanekaragaman hayati dan kearifan lokal masyarakatnya maka hal ini dapat dikelola sebagai eduwisata, sebab potensi yang ada sesuai dengan konsep eduwisata yakni menggabungkan layanan wisata pada umumnya namun diselipi dengan berbagai nilai pendidikan praktis.
  Dalam upaya mengelola eduwisata ini ternyata masih terdapat permasalahan yakni dalam kawasan konservasi itu sendiri. Permasalahan utama kerusakan kawasan konservasi adalah karena kepengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi selama ini dinilai masih kurang partisipatif, transparan, bertanggungjawab dan bertanggung gugat (Puji Hardiati, dkk. 2016: 152).

Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal
Kawasan Konservasi merupakan kawasan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Jika dikaitkan dengan kearifan lokal dapat diartikan bahwa  kearifan lokal secara filosofis, yuridis, dan sosiologis memiliki nilai yang penting (strategis) dalam konservasi di Indonesia karena masyarakat adat/lokal pada dasarnya sudah memiliki nilai-nilai konservasi. Yang artinya komunitas masyarakat macam ini mestinya dipandang dapat membantu menyelamatkan karena mereka mempraktekkan kehidupannya menyatu dengan alam, di mana mereka memiliki cara pandang bahwa manusia itu sebagai bagian integral dari alam, oleh karenanya mereka wajib berperilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat, dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta. 
Hal yang sama misalnya juga tampak pada masyarakat Tengger, bagi masyarakat Tengger tanah tidak dimaknai sekedar alat produksi, tetapi lebih jauh tanah dipahami sebagai “sarana suci” penghormatan kepada leluhur dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sang Hyang Widhi), lebih jauh lagi tanah ternyata juga merupakan bentuk simbol bertahannya/eksistensinya masyarakat Tengger di dalam menjalankan ritual dan tradisi budayanya. Penghormatan atas tanah ini kemudian terformulasi dalam bentuk “kebijakan publik lokal” berupa “hukum adat” yang melarang secara menyeluruh dari kepala desa untuk tidak menjual tanah kepada orang di luar masyarakat Tengger. Prinsipnya tanah Tengger hanyalah untuk orang Tengger (Purnawan, 2014: 118-119)
Bagi masyarakat Tengger tanah dianggap titipan leluhur, oleh karena itu wajib di-emong (di asuh dalam pengertian diolah) tidak boleh diterlantarkan, menelantarkan tanah adalah tabu/aib karena sama halnya melecehkan leluhur.

Eduwisata
Secara sederhana konsep yang ditawarkan oleh Eduwisata adalah menggabungkan antara layanan wisata pada umunya namun selipi dengan berbagai macam nilai pendidikan praktis sesuai dengan tema yang diambil.
Dalam hal ini kawasan konservasi merupakan potensi yang cukup besar sebab dari   potensi sumber daya alam di Indonesia yang beraneka ragam. Di sisi lain kawasan-kawasan yang terjaga itu biasannya di huni oleh masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal. Sesuai dengan konsep eduwisata yang menawarkan layanan wisata sekaligus diselipi berbagai nilai pendidikan, maka kawasan konservasi cocok untuk dijadikan eduwisata. Yaitu memadukan wisata alam sekaligus menyelipkan nilai-nilai pendidikan yaitu dapat mengenal budaya setempat (kearifan lokal). Sehingga jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik akan menjadi peluang bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Inovasi Institusi di daerah penyangga (daerah sekitar kawasan konservasi)
Konflik-konflik yang ada biasanya penyelesaiannya pun lama dan berkepanjangan, serta bersifat laten yang sewaktuwaktu bisa muncul meski telah dapat diredam, dan cirinya selalu bersifat perlawanan kolektif antara masyarakat adat/lokal setempat versus pemerintah atau individu/lembaga/korporasi yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari pengelolaan kawasan konservasi. Beberapa gambaran atas konflik yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi dapat dicermati dari kasus-kasus pada taman-taman nasional berikut:
Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS) Jatim
 Masyarakat adat Tengger Vs Tnbts, pembiaran hilangnya tanah pada daerah enclave, terbatasnya akses hak-hak tradisional atas kawasan hutan,  privatisasi tnbts untuk wisata, perlawanan tidak nampak ke permukaan tetapi berpotensi muncul, kearifan lokal menjaga ibu bumi (tanah) sebagai menjaga kehormatan leluhur dan sang hyang widhi.
Taman Nasional Kepulauan Wakatobi (TNKW) Sultra
Masyarakat adat Wakatobi VS TNKW, PT Wakatobi Diver Resort (PMA Swis) Yayasan Operation Walacea (berpusat di UK), TNC dan WWF,  Nelayan yang turun temurun mengelola secara adat seluruh kawasan perairan tersebut dilarang memasuki kawasan yang telah dizonasi secara sepihak menjadi:zona terlarang, zona riset, zona pemanfaatan, TNKW sebagai lahan wisata penelitian, bahari, dan konservasi steril dari masyarakat, d. Terjadi Perampasan tanah, konflik belum selesai, Kearifan lokal “laut tempat mencari hidup, daratan tempat tinggal, menghormati laut menghormati kehidupan”.
Seharusnya keberadaan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal konservasi itu dapat menjadi modal sosial di dalam turut menjaga kawasan Taman Nasional sebagai mitra dalam mengelola, bukan sebaliknya malah menjadi mitra konflik yang berkepanjangan.
Maka dari itu perlu menerapkan inovasi institusi di daerah sekitar kawasan konservasi (daerah penyangga) agar kawasan konservasi memiliki batas-batas yang jelas. Ini dapat dilakukan dengan cara menentukan hak pemilikan berbagi atas penggunaan lahan melalui penyesuaiaan pada beberapa marginnya (Sambas, 2003: 188)

Peran Pemerintah dan Masyarakat
Peran pemerintah dan masyarakat dapat mendukung pengelolaan eduwisata kawasan konservasi berbasis kearifan lokal. Sebab dengan terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka pengelolaan eduwisata ini dapat berjalan secara maksimal.
Peran pemerintah yaitu membuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan harus memberikan ruang bagi partisipasi publik dan transparan, mengakui dan melindungi akses dan hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pemanfaatan SDA. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi harus dapat memberikan ruang hidup bagi kebudayaan lokal (termasuk kearifan lokal di bidang lingkungan) demi menyelamatkan dan melestarikan pengetahuan lokalnya, serta memberikan ruang bagi kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pemerintah UU menngenai konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus direkonstruksi karena belum mengakomodasi nilai-nilai konservasi khas Indonesia atau kearifan lokal (Oktania, 2015: 51)
Peran masyarakat yaitu dengan turut serta berpartisipasi untuk menjaga lingkungan, dengan memastikan lingkungan di tempat tinggalnya tetap terjaga dan juga mempertahankan kebudayaan lokalnya.
Mengenai pemanfaatan eduwisata, pemerintah dapat melakukan peninjauan ke daerah daerah melalui bantuan pemerintah daerah setempat. Ini dilakukan guna menentukan jenis eduwisata seperti apa  dan  pengelolaan  yang cocok. Dengan syarat terdapat dukungan oleh masyarakat yang benar-benar ingin kesejahteraannya meningkat.







Daftar Pustaka

Hardati, Puji, dkk. 2016. Pendidikan Konservasi. Semarang: Unnes Press.
Handayani, Oktania Kusuma, dkk. 2015.  “Nilai Ekonomi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Bagi Masyarakat Sekitar Resort Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango”. Media Konservasi.  vol. 20. no.1. hal. 48-54. diunduh 5 Desember 2017, http://ilkom.journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/10976 

Negara, Purnawan Dwikora. 2014. “Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia”.  Jurnal Konstitusi.  vol. 4. no. 2. hal. 91-138. diunduh 5 Desember 2017, http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/view/330

Basuni, Sambas. 2003. “Inovasi Institusi Untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Penyangga Kawasan Konservasi (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat)”. Disertasi. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. diunduh 5 Desember 2017, http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/7736

0 Response to "POTENSI EDUWISATA KAWASAN KONSERVASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DENGAN MENERAPKAN INOVASI INSTITUSI DI DAERAH PENYANGGA"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel