Contoh PKMGT 2017: Pembentukan Kampung KB Untuk Mencegah Lonjakan Penduduk Yang Masif Demi Optimalisasi Bonus Demografi (2020-2035)



 
PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
PEMBENTUKAN KAMPUNG KB UNTUK MENCEGAH LONJAKAN PENDUDUK YANG MASIF DEMI OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI (2020-2035)
BIDANG KEGIATAN
PKM GAGASAN TERTULIS


Diusulkan oleh:

Raka Widhi Nugroho; 8111417302; 2017
Muhammad Habib Maulana; 8111416117; 2016
Aditya Kurnia Wardana; 8111417350; 2017
                                                                               

                                                                                                 



UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SEMARANG
2017
PENGESAHAN PKM GAGASAN TERTULIS

1.
Judul Kegiatan
:
Pembentukan Kampung KB Untuk Mencegah Lonjakan Penduduk Yang Masif Demi Optimalisasi Bonus Demografi (2020-2035) 
2.
Bidang Kegiatan
:
PKM-GT
3.
Ketua Pelaksana Kegiatan



a.     Nama Lengkap
:
Raka Widhi Nugroho

b.     NIM
:
8111417314

c.     Jurusan
:
Ilmu Hukum, S1

d.    Universitas/Institut/Politeknik
:
Universitas Negeri Semarang

e.     Alamat Rumah dan No Tel/HP
:
Desa Karangduren RT 04 RW 01, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah/085725370886

f.      Email
:
4.
Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis
:
2 (dua) orang
5.
Dosen Pendamping



a.     Nama Lengkap dan Gelar
:
Anis Widyawati, S.H., M.H

b.     NIDN
:
0002067906

c.     Alamat Rumah dan
No. Telp/HP
:
Perumahan Griya Sekar Gading J6 RT 05 RW 03, Kel. Kalisegoro, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah/085225018424

Semarang, 20-12-2017
Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan                        Ketua Pelaksana Kegiatan
Fakultas Hukum UNNES


(Tri Sulistiyono S.H., M.H.)                                       (Raka Widhi Nugroho)
NIP. 197505242000031002                                       NIM. 8111417314

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan                       Dosen Pendamping
Universitas Negeri Semarang


(Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si.)                            (Anis Widyawati, S.H., M.H)
NIP. 196012171986011001                                       NIDN. 0002067906




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..................................................................................            i
HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................            ii
DAFTAR ISI..................................................................................................            iii
PENDAHULUAN........................................................................................ 1
Latar Belakang......................................................................................... 1
Tujuan...................................................................................................... 2
Manfaat ................................................................................................... 2
GAGASAN................................................................................................... 2
Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan....................................................... 2
Solusi Yang Pernah Ditawarkan Sebelumnya........................................  3
Perbaikan Kondisi Gagasan..................................................................... 5
Pihak-pihak yang Berkepentingan........................................................... 6
Langkah-Langkah Strategis Implementasi Gagasan................................6
KESIMPULAN............................................................................................  7
Tentang Kampung KB............................................................................. 7
Implementasi Kampung KB...................................................................  8
Prediksi Hasil Implementasi...................................................................  8
Manfaat Kampung KB............................................................................ 9

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................            9
LAMPIRAN...................................................................................................            10
Lampiran Data Indentitas Diri....................................................................... 10
Lampiran Struktur Organisasi........................................................................ 14
Lampiran Surat Pernyataan Ketua Pelaksana ............................................... 15

                                                                                     








PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia saat ini sudah memasuki akhir tahun 2017, yang artinya fenomena bonus demografi (2020-2035) sudah di depan mata. Asumsi dasar untuk memahami bonus demografi adalah kondisi komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam rentangan waktu tertentu. Dan uniknya bonus demografi ini hanya akan terjadi sekali dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa.
Dalam bahasa ekonomi kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif. Hal ini dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut juga lazim dikenal sebagai jendela kesempatan (windows of opportunity) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja. Banyak negara menjadi kaya karena berhasil memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu pendapatan per kapita sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai (Adioetomo, 2010: 4).
Berdasarkan data United Nation Population Prospect, pada tahum 1960-2000, kontribusi bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mencapai 13,2 % dan pertumbuhan PDB mencapai 7,3 % per tahun. Sedangkan Singapura, kontribusi bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonominya mencapai 13,6 persen, serta pertumbuhan PDB mencapai 8,2 % per tahun.
Namun keuntungan bonus demografi ini perlu persiapan dari lapangan kerja, pendidikan yang layak, serta pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai. Apabila tidak tersedia maka akan muncul segudang persoalan. Sebut saja tingkat pengangguran yang tinggi, meningkatnya angka kriminalitas, serta meletusnya konflik sosial.
Selain itu yang perlu diperhatikan adalah masalah kependudukan. Logikanya pada saat bonus demografi berlangsung, secara otomatis angka kelahiran akan meningkat sebab usia produktif lebih banyak. Untuk itu pemerintah perlu memaksimalkan program KB untuk menekan angka kelahiran yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Dalam hal ini  program KB yang menurut kami cocok adalah program Kampung KB. Program ini sebenarnya sudah ada sejak Januari 2016, namun program ini kami rasa belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Minat masyarakat pun masih tergolong rendah dan untuk menjalankan program Kampung KB ini membuthkan syarat dan ketentuan yang tidak bisa dibilang sedikit.
Maka daripada itu, program Kampung KB ini harus segera dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Indonesia, sebab bonus demografi sudah di depan mata. Jika tidak dipersiapkan maka dikhawatirkan masalah kependudukan akan menghambat perekonomian bangsa. Bonus demografi tidak akan berdampak signifikan atau bahkan membawa bencana bagi negeri ini.
Tujuan
Tujuan penulis dalam program kreativitas mahasiswa ini antara lain :
1.      Mengetahui konsep pelaksanaan Kampung KB secara menyeluruh di wilayah Indonesia.
2.      Mengetahui konsep menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap program Kampung KB.
Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:
Bagi Pemerintah
            Mewujudkan program Kampung KB secara menyeluruh di wilayah Indonesia sehingga  mendukung semua visi dan misi dari program Kampung KB dapat berjalan baik sesuai dengan harapan pemerintah.
Bagi Masyarakat
            Dapat meningkatkan pendapatan tambahan bagi setiap keluarga, karena setelah mendapatkan pelatihan kewirausahaan diharapkan dapat memulai usaha secara mandiri (Program Keluarga Pengusaha).

GAGASAN
Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan
Pada 14 Januari 2016, Presiden Jokowi secara resmi mencanangkan “Kampung KB” (Kampung Keluarga Berencana), tepatnya di TPI Mina Waluya Bondet, Dusun Jenawi, Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 
Terkait dengan upaya perluasan cakupan dan /atau jangkauan program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah, Kampung KB menjadi program unggulan KB era pemerintahan Jokowi-JK, di mana didasarkan pada kenyataan permasalahan pencapaian program KKBPK dan melemahnya implementasi program di lini lapangan selama satu dekade terakhir. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,49 persen,  yang berarti terjadi pertambahan penduduk Indonesia sebesar tiga sampai lima juta per tahun; Tingkat Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,6 yang berarti rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita yang berstatus kawin atau pernah menikah selama usia reproduksinya 15-49 tahun sebesar  2-3 anak.       

            Sementara itu, Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, memperlihatkan rendahnya pencapaian pemakaian kontrasepsi secara keseluruhan atau Contraceptive Prevalency Rate (CPR) sebesar 57,9 persen; rendahnya pencapaian pemakaian kontrasepsi mantap atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 18,3 persen; tingginya tingkat kelahiran akibat pernikahan dini pada wanita umur 15-19 tahun atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun sebesar 48 per 1000 kelahiran; dan masih tingginya kebutuhan masyarakat yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani atau disebut unmet need sebesar 8,5 persen. 
Dalam perspektif kependudukan, penggarapan akseptor di wilayah dengan jumlah unmet need yang tinggi, memungkinkan adanya percepatan pencapaian pemakaian kontrasepsi yang lebih baik, sebab terbatasnya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan karena infrastruktur jalan yang kurang memadai, sarana dan prasarana kesehatan dan pembangunan sektor lainnya yang terbatas, adalah salah satu dari sekian banyak faktor penyebab tingginya unmet need di suatu wilayah. Dengan kata lain, penggarapan akseptor KB di daerah GALCILTAS (tertinggal, terpencil, dan perbatasan) menjadi solusi dalam program KKBPK. Oleh karena itu, pembentukan Kampung KB, di mana mendekatkan pelayanan dan pembangunan sektor terintegrasi ke desa-desa atau kampung diharapkan dapat mewujudkan pembangunan keluarga yang lebih berkualitas.

Solusi Yang Pernah Ditawarkan Atau Diterapkan Sebelumnya
Tujuan dibentuknya kampung KB
Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk  selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
Syarat-syarat Pembentukan Kampung KB
Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu : Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.Ketiga, partisipasi aktif masyarakat,
Kriteria Wilayah Kampung KB
Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :
a.    Kriteria utama : yang mencakup dua hal: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1  tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.
b.    Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu) :  (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan criteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh criteria yang ada.
c.    Kriteria Khusus : yang mencakup 5 hal, yaitu : (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif  dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.
Sasaran Kegiatan Kampung KB
Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan  kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang  memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagamat, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.
Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat
Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BkkbN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniature atau gambaran( potret )dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu ”satuan wilayah setingkat  RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis ‟.Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat.Dengan demikian kegiatanyang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan  penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunanterpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya, sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir ( mindset ) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.
Perbaikan Kondisi Kekinian
Pembentukan Kampung KB menjadi sangat penting ketika melihat bonus demografi yang semakit dekat. Mengingat Bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2025 hingga 2035 harus benar-benar di manfaatkan oleh pemerintah. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi bonus demografi tentu akan mendatangkan keuntungan yang besar.
Upaya pemerataan pembentukan kampung kb harus segera dilakukan mengingat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen pertahun ditambah lagi pada saat bonus demografi berlangsung yang usia produktifnya lebih banyak. Dengan penyederhanaan syarat & ketentuan, peningkatan partisipasi masyarakat maka pembentukan kampung KB ini dapat segera dilaksanakan secara merata.
Diperlukan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah, tersedianya SDM yang mumpuni guna mendukung program ini agar berjalan dengan lancar.  Terjalinnya koordinasi yang baik akan memudahkan dalam pengawasan, SDM mumpuni akan membuat program ini berjalan efisien.
Pihak-pihak yang berkepentingan
Pemerintah
Peran pemerintah dalam implementasi gagasan ini yaitu sebagai pengambil keputusan dan penyedia fasilitas baik pada inovasi proses mekanisme Kampung KB dan penerapan Kampung KB yang baru. Diharapkan juga adanya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga ke desa sebagai pengawas kebijakan. Peran pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan peran utama dalam mengimplementasikan gagasan ini.
Masyarakat
Peran masyarakat pun tidak kalah penting sebagai pendukung program Kampung KB ini. Masyarakat sebagai objek implementasi program Kampung KB diahrapkan dapat mengikuti pelaksanaan program KB dengan baik.
Lembaga Pelatihan
Masyarakat dalam umumnya belum mengenal secara mendalam mengenai kewirausahaan. Dalam rangka mengenalkan kewirausahaan perlu adanya pelatihan dan pendidikan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga peserta KB dengan harapan dapat dapat diimplementasikan dalam program Keluarga Pengusaha.

Langkah-langkah Strategis Implementasi Gagasan
Pelaksanaan Kampung KB Secara Menyeluruh
Pelaksanaan kampung KB secara merata dapat segera dilakukan dengan cara melakukan penyederhanaan syarat & ketentuan untuk melaksanakan program kampung KB. Dengan menghilangkan krtiteria wilayah, kriteria khusus maka pembentukan kampung KB akan lebih cepat sebab tidak semua desa itu memiliki Peta Keluarga.
Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, desa, RT/RW pengawasan pelaksanaan kampung KB akan berjalan sesuai dengan harapan. Pembentukan tiap RT 2 orang pembina dan untuk menjadi pembina kampung KB melalui seleksi intermal desa setempat akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemudahan pengawasan, pemerataan, dan efisien sebab didukung oleh SDA yang mumpuni di lingkup yang sempit yaitu RT.
Persiapan program ini ditargetkan selesai pada 2018-2020 yang kemudian segera dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia mulai 2025. Tahun 2018-2019 ditargetkan selesai peyederhanaan syarat & ketentuan. Kemudian mulai tahun 2020 dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pulau jawa ditargetkan terbentuk kampung KB semua pada 2022 dan luar Jawa ditargetkan dapat merata pada 2025.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kampung KB
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Kampung KB dapat melaksanakan program “Keluarga Pengusaha”. Program ini adalah program dimana dalam satu keluarga terdapat satu usaha secara mandiri. Jadi setiap orang yang mengikuti program KB akan mendapat pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan mengenai bercocok tanam secara Hidroponik, pembuatan kerajinan, pemanfaatan barang bekas, dan lain sebagainya. Dengan adanya pelatihan ini harapanya akan menarik partisipasi bagi masyarakat sebab bisa mendapatkan pendapatan tambahan.
Selain itu, dengan mengadakan event/lomba di desa setempat pun juga akan menarik partisipasi masyarakat, terutama dengan memberikan hadiah yang menarik.
Untuk peningkatan partisipasi dapat di laksanakan seiring dengan pelaksanaan program di wilayah setempat sesuai dengan target yang ada.

SIMPULAN
Tentang Kampung KB
Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk  selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Program yang sudah ada ini dapat dipersiapkan untuk dimanfaatkan maksimal secara merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia sebab dengan melihat bonus demografi yang semakin dekat ini. Dengan kata lain program kampung KB dilaksanakan tanpa mengurangi peyiapan lapangan kerja, pendidikan yang layak, serta pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai yang sama pentingnya.

Implementasi Kampung KB
Pelaksanaan kampung KB secara merata dapat segera dilakukan dengan cara melakukan penyederhanaan syarat & ketentuan untuk melaksanakan program kampung KB. Dengan menghilangkan krtiteria wilayah, kriteria khusus maka pembentukan kampung KB akan lebih cepat. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, desa, RT/RW pengawasan pelaksanaan kampung KB akan berjalan sesuai dengan harapan. Pembentukan tiap RT 2 orang pembina dan untuk menjadi pembina kampung KB melalui seleksi intermal desa setempat akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemudahan pengawasan, pemerataan, dan efisien sebab didukung oleh SDA yang mumpuni di lingkup yang sempit yaitu RT.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Kampung KB dapat melaksanakan program “Keluarga Pengusaha”. Program ini adalah program dimana dalam satu keluarga terdapat satu usaha secara mandiri. Jadi setiap orang yang mengikuti program KB akan mendapat pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan mengenai bercocok tanam secara Hidroponik, pembuatan kerajinan, pemanfaatan barang bekas, dan lain sebagainya. Dengan adanya pelatihan ini harapanya akan menarik partisipasi bagi masyarakat sebab bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Selain itu, dengan mengadakan event/lomba di desa setempat pun juga akan menarik partisipasi masyarakat, terutama dengan memberikan hadiah yang menarik.

Prediksi Hasil Implementasi
Hasil implementasi Kampung KB secara merata ini yakni mencegah terjadinya lonjakan penduduk pada saat bonus demografi ini berlangsung, meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui program “Keluarga Pengusaha”, dan yang paling utama bonus demografi ini dapat berjalan optimal sehingga perekonomian Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

Manfaat Kampung KB
1.      Sebagai solusi permasalahan kependudukan di Indonesia terkait angka kelahiran (fertilitas)
2.      Dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat melalui program “Keluarga Pengusaha”



DAFTAR PUSTAKA

Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2010. Dasar-dasar Demografi. Jakarta: Salemba Empat.

BKKBN. 2016. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat. Diakses pada (http://ntb.bkkbn.go.id/List=8c526a76-8b88-44fe-... pada 4 Desember 2017 pukul 23.25)
BKKBN. 2016. Kampung KB Dan Nawacita. Diakses pada (http://sulbar.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76%2D8b88%2D44fe%... pada 3 Desember 2017 pukul 16.00)





















Lampiran Data Identitas Diri
1.      Ketua Pengusul
A.    Identitas Diri
1
Nama Lengkap (dengan gelar)
Raka Widhi Nugroho
2
 Jenis Kelamin L/P
L
3
 Program Studi
Ilmu Hukum
4
 NIM
8111417314
5
 Tempat dan Tanggal Lahir
Kabupaten Semarang, 21 Maret 1999
6
 E-mail
7
 Nomor Telepon/HP
085725370886

B.     Riwayat Pendidikan

SD
SMP
SMA
Nama Institusi
SD N Karangduren 01
SMP N 2 Tengaran
SMA N 1 Tengaran
Jurusan


MIPA
Tahun Masuk-Lulus
2005-2011
2011-2014
2014-2017

C.     Pemakalah Seminar Ilmiah
No
Nama Pertemuan Ilmiah
/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah
Waktu dan
Tempat
1



2



3




D.    Penghargaan dalam 5 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No
Institusi Pemberi Penghargaan
Tahun
1


2



Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal PKM-GT.

Semarang, 16 Desember 2017
              Pengusul,




(Raka Widhi Nugroho)

2.  Anggota 1
A.    Identitas Diri
1
Nama Lengkap (dengan gelar)
Muhammad Habib Maulana
2
 Jenis Kelamin L/P
L
3
 Program Studi
Ilmu Hukum
4
 NIM/NIDN
8111416117
5
 Tempat dan Tanggal Lahir
Kendal, 20 Maret 1998
6
 E-mail
7
 Nomor Telepon/HP
081575438867

B.     Riwayat Pendidikan

SD
SMP
SMA
Nama Institusi
SD N 1 Karangayu
SMP N 3 Patebon
SMA N 2 Kendal
Jurusan


IPS
Tahun Masuk-Lulus
2004-2010
2010-2013
2013-2016

C.     Pemakalah Seminar Ilmiah
No
Nama Pertemuan Ilmiah
/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah
Waktu dan
Tempat
1



2



3




D.    Penghargaan dalam 5 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No
Institusi Pemberi Penghargaan
Tahun







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal PKM-GT.

Semarang, 16 Desember 2017
              Pengusul,



(Muhammad Habib Maulana)
                                                                                                                                   


3.       Anggota 2
A.    Identitas Diri
1
Nama Lengkap (dengan gelar)
Aditya Kurnia Wardana
2
 Jenis Kelamin L/P
L
3
 Program Studi
Ilmu Hukum
4
 NIM/NIDN
8111417350
5
 Tempat dan Tanggal Lahir
Semarang, 8 Juli 1999
6
 E-mail
7
 Nomor Telepon/HP
082281702656

B.     Riwayat Pendidikan

SD
 SMP
SMA
Nama Institusi
SD Bendan Ngisor
SMP N 40 Semarang
SMA N 12 Semarang
Jurusan


IPS
Tahun Masuk-Lulus
2005-2011
2011-2014
2014-2017

C.     Pemakalah Seminar Ilmiah
No
Nama Pertemuan Ilmiah
/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah
Waktu dan
Tempat
1



2



3




D.    Penghargaan dalam 5 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No
Institusi Pemberi Penghargaan
Tahun







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal PKM-GT.

Semarang, 16 Desember 2017
Pengusul,




(Aditya Kurnia Wardana)


4.      Biodata Dosen Pembimbing
A.    Identitas Diri
1
Nama Lengkap (dengan gelar)
Anis Widyawati, S.H.,M.H.
2
 Jenis Kelamin L/P
P
3
 Program Studi
Ilmu Hukum
4
 NIDN
0002067906
5
 Tempat dan Tanggal Lahir
Madiun ,02 Juni 1979
6
 E-mail
7
 Nomor Telepon/HP
085225018424

B.     Riwayat Pendidikan

Sarjana
 S2/Magister
S3/Doktor
Nama Institusi
Universitas Jember
Universitas Diponegoro

Jurusan
Hukum
Sistem Peradilan Pidana

Tahun Masuk-Lulus
1998-2002
2003-2005


C.     Pemakalah Seminar Ilmiah
No
Nama Pertemuan Ilmiah
/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah
Waktu dan
Tempat
1
s


2



3




D.    Penghargaan dalam 5 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No
Institusi Pemberi Penghargaan
Tahun







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal PKM-GT.

Semarang, 16 Desember 2017
Pendamping,




(Anis Widyawati, S.H.,M.H.)


Lampiran Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas
No
Nama/NIM
Program Studi
Bidang Ilmu
Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
Uraian Tugas
1.
Muhammad Habib Maulana/8111416117
Hukum
Ilmu Hukum
5 jam/ minggu
Ketua tim (mengarahkan kerja sama tim dengan hubungan dosen pembimbing)
2.
Raka Widhi Nugroho/8111417314
Hukum
Ilmu Hukum
5 jam/ minggu
Sekertaris ( menyusun proposal)
3.
Aditya Kurnia Wardana/8111417350
Hukum
Ilmu Hukum
5jam/
minggu
Desain Konsep Implementasi










SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                           : Raka Widhi Nugroho
NIM                            : 8111417314
Program Studi             : Ilmu Hukum
Fakultas                       : Hukum


dengan ini menyatakan bahwa Proposal PKM GAGASAN TERTULIS saya dengan judul Pembentukan Kampung Kb Untuk Mencegah Lonjakan Penduduk Yang Masif Demi Optimalisasi Bonus Demografi (2020-2035) yang diusulkan untuk tahun anggaran 2018 bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lainnya.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.


Semarang, 20 Desember 2017
Mengetahui,   
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan                        Yang Menyatakan
Fakultas Hukum UNNES                                           Ketua




(Tri Sulistiyono S.H., M.H.)                                       (Raka Widhi Nugroho)
NIP. 197505242000031002                                       NIM.8111417314

0 Response to "Contoh PKMGT 2017: Pembentukan Kampung KB Untuk Mencegah Lonjakan Penduduk Yang Masif Demi Optimalisasi Bonus Demografi (2020-2035)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel